undang undang tentang bpd terbaru. . undang undang tentang bpd terbaru

13/2003 tentang Ketenagakerjaan (sesuai dengan Putusan Makhkamah Konstitusi No. KETENTUAN. diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. **) Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. "Memutuskan, menetapkan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. 1 Tahun 1951, pekerja tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam satu hari lebih dari tujuh jam dan tidak boleh lebih dari 40 jam dalam seminggu. Kewajiban BPD a. 144 Kali Dibaca Peraturan menteri. E. com. Ketua Umum Asbanda, yang juga sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Bank Jateng, Supriyatno mengatakan sejak berlakunya regulasi tentang BPD yakni Undang-Undang No. Bidang. Dasar hukum Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pilkades adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran. Dasar Hukum Persyaratan Calon Anggota BPD. Permen ini diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016. , Sept-Des 2020 Analisis Undang-Undang. Berdasarkan UU No. go. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. Menurut UU No. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara. ” Kalau kita melihat beban tugas. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa. Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Psikolog yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentangUndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. go. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi. Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. : 1. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan di negara kita. Dasar Pemikiran. Undang – Undang Desa. Hal ini termasuk perubahan terkait Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja atau UU No. Namun, berdasarkan uji materiil yang dilaksanakan uleh. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangDari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 110/2016 diamanatkan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati. TENTANG DESA. mengenai peresmian anggota BPD. Beberapa pertemuan yang telah terjadi diantaranya antara bank bjb dengan Bank Bengkulu. Undang-Undang ini membedakan hak kelembagaan BPD dan hak personal pengurus-pengurusnya, serta. POJK tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. UU No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan. BPD merupakan “parlemen” di pemerintahan desa dan menjadi penyambung suara masyarakat desa. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan. Jika pekerjaan dijalankan di malam hari atau berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan tubuh, waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam dalam sehari dan 5 jam. 40. Adapun beberapa ketentuan pilkades sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. 290 Res Publica Vol. 2 Identifikasi Masalah. Sebelumnya, pemerintah telah membuat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Mengajukan pertanyaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. Kewajiban BPD diatur pada Permendagri No 11 Tahun 2016 Bab VI tentang Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD pasal 60 yaitu: Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika 15. Berkas. Unduh. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Nomor: 16 Tahun 2021:. 27 Oktober 2021 Tanggal Pengundangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 3. com. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah yang dimuat dalam buku ini dilengkapi dengan keterangan berupa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003; 2. telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan Berita Acara dari Panitia Pemilihan di Desa serta berhak mengikuti. Dalam PP ini mengubah beberapa Pasal dalam PP Nomor 5 Tahun 2009, yaitu Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16. Undang-Undang yang baru saja dikeluarkan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No. Jakarta Tanggal Penetapan. Dasar Hukum. BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pasal 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi. LN. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. U. Link Download Contoh Surat Usulan Pemberhentian Anggota BPD TERBARU, Format Microsoft Word. 3. Tahun. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 5 PP No. 13. 28 Desember 2017. perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; Mengingat : Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan. Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan. Anggota BPD dilarang: [5] merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; menyalahgunakan wewenang; E-mail: gedhefoundation@gmail. Pasal 60 Permendagri 110/2016 menyatakan kewajiban anggota BPD sebagai berikut; Approve. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Juli 2016. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia,. Fungsi BPD diatur pada Permendagri No 11 Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan Tugas BPD pasal 31 yaitu: 1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan,. NOMOR 32 TAHUN 2004. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara. Tugas DPD : Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tugas, Dasar Hukum Dan Wewenang DPD – DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah sebuah lembaga demokrasi Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun. Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bagikan ke: Twitter Facebook. Perihal BPD tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Status | Peraturan terkait | Sejarah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 fungsi yaitu, pertama : membahahas dan. Besaran bantuan keuangan kepada parpol ditentukan dalam PP ini dan dapat. Menimbang: a. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jika dalam pembentukan perundang-undangan digunakan istilah ‘persetujuan bersama’, UU Desa menggunakan istilah ‘disepakati. 50108. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan. Bentuk. 3 . 081917942952 081918400800 mail_outline pemdessepit@gmail. setneg. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Ringkasan Tentang Tugas dan Fungsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) / Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. 00 WIB) uuo 32 th 2004. Penjelasan mengenai dasar. File. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 (UU/2019/19) (2019) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; c. 22 Tahun 1999. Undang-undang (UU) tentang Keolahragaan. Daftar Gaji Panwaslu Desa 2023. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Suara. Undang-Undang. UU No. Setiap Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan program pendidikan profesi. **) (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020. Sepanjang penelusuran kami, memang terdapat 2 ketentuan yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (“RPJM Desa”), yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kami asumsikan yang Anda maksud dengan perdes adalah Peraturan Desa. Kamis 28 September 2023. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undang yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. . 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. 98 KB. Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene. UU ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. com/Pixabay) Liputan6. Ke-16, penyisipan satu pasal di antara Pasal 87 dan Pasal 88 yakni pasal 87a tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola secara profesional. Undang-Undang Desa bukan hanya mengatur hak dan kewajiban desa, tetapi juga hak dan kewajiban lembaga-lembaganya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Share. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6. Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 2019, No. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 2). apa saja syarat-syarat menjadi Anggota BPD Desa terbaru? Berikut ini syarat-syarat menjadi anggota BPD dalam Pemilihan Anggota BPD, yaitu: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan. Adapun beberapa ketentuan pilkades sebagaimana diatur dalam. 2021/No. Undang-undang (UU) NO. 110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan. Landasan Hukum. Mediabritarakyat-- Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di aturan Permendagri No. Ketentuan tentang pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB I. Undang-Undang yang baru ditandatangani 15 Januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 fungsi yaitu, pertama : membahahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, kedua : menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan, ketiga: melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. com, Jakarta Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah badan perwakilan masyarakat. 298, TLN No. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan. 1. 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Baleg yang menyetujuinya diharapkan membawa kemanfaatan dalam pemulihan ekonomi nasional. Permendagri 110/2016 tentang BPD . 11 Tahun 2020. 1. 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta Tahun 1997 Undang-undang PDF Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Gedung Ditjen KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa. 1. ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 7. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. APBN 2023 telah dirilis, dituangkan dalam UU 28 tahun 2022 tentang APBN 2023. 2 Tahun 2022 tentang. Untuk melaksanakan pungutan desa secara legal, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu membahas. Dalam melaksanakan tugasnya BPD memiliki Hak, Kewajiban dan Wewenang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 112Tahun 2014. membentuk Undang -Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara. Undang-Undang, 6 TAHUN 2023. U. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 Maju. Tupoksi BPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: UU Desa Terbaru dan Penjelasan-Nya [Download Format Pdf-Doc]. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Lainnya. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Selain kenaikan gaji, DPR juga mengusulkan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan purnatugas. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD. Dasar hukum Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan. Peraturan Pemerintah ⇒ Tahun 2014 : PP 43/2014 tentang peraturan pelaksanan UU Desa ; PP 60/2014 tentang dana bersumber dari APBN ; ⇒ Tahun 2015 : PP 22/2015 tentang perubahan atas PP 60/2014 DISINI. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang telah diubah beberapa ketentuan pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443 Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.